JURNAL KERTHA WICAKSANA
Sebagai salah satu upaya meningkatkan budaya meneliti dan menulis di kalangan akademisi serta ptaktisi hukum, maka diawal tahun 2017 majalah Ilmu Hukum Kertha wicaksana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa terbit dalam edisi Volume 21 Nomor l Januari Tahun 2017. Penerbitan Volume 21 Nomor 1 Januari 2017 kali ini menghadirkan 9 (sembilan) artikel dari berbagai kajian ilmu hukum. Diawali dengan tulisan I Made Minggu Widyantara yang mengkaji tentang Kesengajaan Dan Kealpaan (Suatu Tinjauan dari Sudut Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Hukum Pidana Asing. Ni Komang Ratih Kumala Dewi mengulas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pelaksanaan Hukuman Kebiri Terhadap Terpidana Kejahatan Seksual Pada Anak. I Made Agus Mahendra Iswara membahas tentang Ajaran Hindu Dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia. A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi menguraikan tentang Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia. Made Aripta Wibawa menjabarkan tentang Hukum Komunikasi Dalam Perspektif Hindu (Satyam Vada Dharma Cara). Penulis selanjutnya Ni Wayan Umi Matina dan I Made Arjaya memaparkan tentang Peranan Kurator Dalam Kepailitan Terhadap Nasabah Bank. I Nyoman Prabu Buana Rumiartha menguraikan tentang Era Masyarakat Ekonomi ASEAN Pada Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. I Wayan Wahyu Wira Udytama menjabarkan tentang Perbedaan Leasing Dengan Sewa Beli Dalam Konsep Hukum Keperdataan di Indonesia dan A.A Sagung Ngurah Indradewi memaparkan tentang Akibat Hukum Terhadap Jaminan Kredit yang Hilang Atau Rusak. Semoga artikel yang kami hadirkan dalam Volume/Edisi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca. Selamat membaca Dewan Penyunting
Articles
28 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57"
:
28 Documents
clear
<![CDATA[KEABSAHAN POLIGAMI KARENA ISTRI TIDAK DAPAT MEMENUHI KEWAJIBAN MENURUT HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[YASA, PANDE I KETUT ARIS BUDI]]>
<![CDATA[ JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK
Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Poligami adalah perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari seorang wanita dengan waktu yang sama. Menurut Agama Islam bahwa poligami itu dibolehkan bagi seorang laki â laki muslim kawin dengan empat orang wanita, apabila mampu dan sanggup memelihara dan berlaku adil terhadap istri â istrinya dalam memberikan nafkah dan pembagian waktu giliran. Apabila tidak dapat berlaku adil, maka hendaklah kawin dengan seorang saja. Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia dan untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketenteraman keluarga dan masyarakat. Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Berdasarkan perkara Nomor 443/Pdt.G/2015/PA.Dps. tentang permohonan izin poligami yang tercatat di Pengadilan Agama Denpasar, permohonan yang masuk dalam hal izin poligami terbatas pada permohonan yang berdasarkan pada alasan atau factor penyebab poligami karena penyakit istri yang tidak dapat disembuhkan dan karena adanya kebutuhan seksual suami yang tinggi sehingga istri tidak dapat melayani kewajibannya sebagai istri. Dalam memutus perkara poligami, lebih diutamakan kemaslahatan dari pada kemudhorotan karena prinsip kemaslahatan tidak bertentangan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kemaslahatan dalam arti hukum Islam pada dasarnya hendak mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individual maupun sosial. Perkawinan ibarat pisau bermata dua. Jika dipegang orang yang benar, maka akan bermanfaat. Sebaliknya, jika dipegang orang yang salah, maka akan menimbulkan bahaya, bukan hanya bagi diri pelakunya, melainkan juga bagi orang-orang di sekitarnya. Akibat yang ditimbulkan dari adanya permohonan izin yang dikabulkan oleh pengadilan yaitu sebagai dasar dilakukannya perkawinan antara Pemohon dengan calon istri kedua dan sah nya anak yang akan dilahirkan oleh calon istri kedua. sehubungan dengan perkara izin poligami ini, bahwa hakim memberikan putusan dikabulkannya permohonan tersebut dikarenakan majelis hakim menganut asas kebebasan yaitu hakim dalam memberikan putusan terhadap para pihak yang sedang berperkara harus berdasarkan keyakinan dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak lain,selain itu majelis hakim sudah menganggap barang bukti cukup dan adanya pernyataan dari istri pertama bahwa rela dan tidak keberatan di poligami.
Kata Kunci: Poligami,Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban, Hukum Islam]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA DI BANDARA I GUSTI NGURAH RAI BALI ]]>
<![CDATA[APRILLIA, PUTU RATIH]]>
<![CDATA[ JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Bagi pekerja atau buruh perempuan diadakan pembatasan dalam melakukan pekerjaan. Salah satu di antaranya adalah larangan bagi pekerja perempuan untuk bekerja di malam hari. Perumusan masalahnya adalah: Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali? Dan Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum? Tipe penelitian adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali bahwa pihak pengusaha/Angkasa Pura Supports sudah memasukkan klausul-klausul dalam perjanjian kerja sesuai dengan yang diwajibkan oleh undang-undang ketenagakerjaan seperti mengenai besaran upah yang diterima tiap bulannya juga sudah memasukkan tunjangan makan, tunjangan transportasi dan premi lembur, perjalanan dinas, tunjangan hari raya (THR), dan karyawan berhak diikutsertakan dalam program BPJS ketenaga-kerjaan dan BPJS Kesehatan. Jika bekerja pada malam hari berhak mendapat perlindungan dari pihak perusahaan dan mendapatkan pelayanan antar jemput, serta mendapatkan makanan selama istirahat sesuai dengan peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah walaupun hal ini masih banyak yang belum terpenuhi. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum pada Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali adalah karena perusahaan tidak berani mengeluarkan biaya lebih untuk membiayai tenaga kerja yang bekerja pada malam hari, tetapi hambatan juga datang dari pekerja itu sendiri terhadap loyalitas kepada perusahaan yang memperkerjakannya di samping juga adanya kepentingan lain dari perusahaan itu sendiri. Saran yaitu Hendaknya pemerintah mengawasi dan bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja wanita, apakah perusahaan sudah melaksanakan perlindungan terhadap tenaga kerja wanita sesuai perundang-undang yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak tenaga kerja wanita dari pengusaha yang nakal. Pemerintah lebih menyempurnakan lagi peraturan ketenagakerjaan yang mengatur mengenai kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan pada malam hari dengan menambahkan ketentuan sanksi yang harus dikenakan pada pengusaha yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada pada peraturan tersebut, sehingga pekerja/buruh perempuan yang bekerja malam hari merasa benar-benar terlindungi sehingga dapat bekerja dengan nyaman.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Wanita]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KARAKTER) DALAM TRANSAKSI PERBANKAN DENGAN KARTU KREDIT ]]>
<![CDATA[ADI GUNA, KADEK HENDRA]]>
<![CDATA[ JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF KNOWLEDGE PRINCIPLES OF CUSTOMERS (CHARACTER) IN BANKING TRANSACTIONS WITH CREDIT CARDS
Problems of banking transactions especially in terms of credit. In the present day, transactions are generally not made in cash, but in the form of electronic transactions (cashless). With electronic transactions, the process that occurs is the transfer of books that only count the numbers. The physical form of the transaction does not exist unless the customer makes a withdrawal for the payment. In its development, the chain of withdrawal of money has a more practical alternative, ie credit card. A credit card is a card containing a customers identity and can be used to make payments electronically. The customers savings will be debited by the bank automatically once the transaction is made, then the bank which will pay the seller (merchant). Credit cards today are common and are the most practical and safe way of payment in modern society. Based on the above description of the background, then the formulation of the problem as follows: How the implementation of the principle of knowing customers in the provision of credit cards? And What are the legal consequences of credit card customers who default? The type of research used in writing this thesis is Normative Law research type. While the approach of the problem used is the approach of legislation and conceptual. Implementation of the principle of knowing the customer in credit card provision, it is important to remember the perfect character of the customer such as strong character, ability to return money, valuable assurance, strong capital and safe economic conditions And the consequences of credit card customers default are: Termination and / or cancellation and / or credit card bookkeeping without prior notice, all cardholders debts become due, and can be billed and must be paid instantly and at the same time paid, Cardholders assets And the guarantor is confiscated and the Cardholder and / or Guarantor Company is liquidated / liquidated or the business license is revoked by theauthorities.
Keywords: Know Your Customer Principles, Credit Card and Banking]]>
<![CDATA[SANKSI TINDAK PIDANA BAGI PELAKU PERJUDIAN ADU JANGKRIK ]]>
<![CDATA[ARSANA, WAYAN MEMO]]>
<![CDATA[ JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK
In the context of customary law, it is possible for a person to be able to choose his customary law, as the law used to solve the inherited problems that arise. As the successor of the descendants of the rights and the obligations of their parents, the children of the Indonesian people will be the support of their parents. Also the obligation to care for the parents later after the parents are unable to work again and maintain the house yard and place of worship (sanggah / pemerajan and other sacred buildings). The transfer of rights and duties of the heirs to the heirs is not inseparable from the familial system applicable to the Indigenous people. In addition to legitimate children or children in the Balinese community is also in the know of a child outside marriage. The formulation of the problem in this research is 1) How is the Legal Status of Outside of Marriage Children according to Bali Customary Law of Inheritance? 2) How to Protection of Inheritance Rights of Married Children According to Balinese Customary Law ?. This research method uses normative law research type with approach of concept of invitation and comparison approach that exist as normative. The conclusion of the result of the research is that the legal status of the child outside of marriage according to the Law of the Traditional Waris of Bali is essentially a legitimate marriage only having a civil relationship with his mother and his mothers family alone, protection of Inheritance Rights of Extraordinary Children According to Balinese Customary Law has not been regulated, Or some who have not been considered as heirs of the line of purusa or predana.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN PIHAK KETIGA DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA ]]>
<![CDATA[PRANATA, I KADEK RIDWAN]]>
<![CDATA[ JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract In settlement of dispute in the administrative court it is possible there are interested third parties in the case of others who want to come in and have to given opportunity to defend their rights. How about the third party is a person or civil legal body who then be placed as defendants party by the judges, it is course contrary to article 1 number 12 of the Act No. 51 in 2009, which states that who have position is only the agency or officer of Administrative administrative officer. The entry of third parties or the intervenient in dispute of administrative court posible aqivalent in the civil court, the provisions contained in Aricle 83 Act No. 5 in 1986. Someone who felt have interest could enter into the ongoing dispute on their own initiative or at the judge intiatives. In practice a third party that is not a agency or officer of administrative court beside could positioned as plaintiff party, bu the judge can also position them as party of defendant II Intervention. Keywords : intervenient, plaintiff, defendant, the Administrative Court]]>
<![CDATA[KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DALAM JUAL BELI TANAH DIHADAPAN KEPALA DESA ]]>
<![CDATA[GRASIANA, YULITA]]>
<![CDATA[ JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACT In the event that involves the seller and the buyer of the land, there is agreement by which one party binds himself to deliver a material, and the other party to pay the price that was promised. To date there is still a phenomenon in which the sale and purchase of land is done by the village head. Based on these issues, the issues to be studied are how the rule of law in the sale and purchase of land in front of the village chief, and how the forms of legal protection for good faith purchaser in the sale and purchase of land by the village head. The method used is the method of normative research. The role of the village chief in the sale and purchase of land in practice is as a witness, noting the shift of land rights by way of selling the land in the village, creating a certificate of inheritance and collect fees on every transaction of sale and purchase of land. Deed as a proof of contents and signatures contained therein are recognized by both parties. Based on this, the deed that has earned legalization of village heads in terms of evidence, due to the recognition of the signature, then the contents of deed was regarded as agreements between the parties for deed the truth lies in the hands of the parties, with the recognition of the signature, the act is perfect evidence. To ensure legal certainty and protection for holders of rights to the land, it would be good if the government carries out land registration is accompanied by the provision of proof of rights to land parcels which occur as a means of strong evidence. Keywords: Purchase of land, the village chief]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJAMIN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA KEROBOKAN ]]>
<![CDATA[DHARMA PUTRA, DEWA GEDE BAGUS]]>
<![CDATA[ JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACT The existence of LPD in Bali is a process of an awareness and a shared willingness of the Indigenous people of Bali that has long existed and developed long before the independence of Indonesia, before the Republic of Indonesia was founded. One of the efforts undertaken by LPD is giving credit to the community. The granting of such credit is a major part of the LPD that contains the highest risk and can affect the health and sustainability of the money circulation of the LPD as the creditor, the need for legal protection against the guarantor in the credit agreement at Kerobokan Village Credit Institution. From the above background then the problem, Are the factors - factors that cause the debtor to default? What are the forms of legal protection of the guarantor of the object, if the debtor is defaulting? The purpose of this study is to determine the factors - factors causing debtors to default. To know the forms of legal protection of the guarantor of the object, if the debtor is defaulting. The research method is done empirically. And the source of legal material used is primary data source and secondary data source. Primary data is, data obtained from the first source (respondent / informant) this data obtained directly from the research site in LPD Kerobokan. Secondary data is data obtained from the source of the two legal materials used is through literature study in the form of books. Factors that cause the defaulted debtor are internal factors and external factors. Forms of legal protection against the guarantor of objects if the debtor performs a wanprestasi of preventive and repressive law protection. KEYWORDS: Legal Protection, Guarantor, Credit Agreement, LPD]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA DI BANDARA I GUSTI NGURAH RAI BALI ]]>
<![CDATA[APRILLIA, PUTU RATIH]]>
<![CDATA[ JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[To woman labour or worker performed by demarcation in doing work. One of the among others is the prohibition order to charwoman to work between two lights. Formulation of problem is: How execution of protection of law to laboring woman labour at night in Airport of I The of Ngurah Rai Bali? And Resistances any kind of faced in execution of protection of law? Research type is research of empirical law with approach of legislation and is conceptual. Execution of protection of law to laboring woman labour at night [in] Airport of I The of Ngurah Rai Bali that entrepreneur side Angkasa Pura Supports have included clauses in work agreement is matching with the one which obliged by labor act like hitting monthly accepted fee of him also have included subsidy eat, transportation subsidy and overtime premium, tour of duty, feast day of holidays subsidy (THR), and employees is entitled to involve in program of BPJS and employment of BPJS Health. If employing at nighttime is entitled to get protection of company and get service of take and sent, and also get food during rest as according to regulation of invitation specified by this matter although government still a lot not yet fufilled. Resistances faced in execution of protection of law at Airport of I The of Ngurah Rai Bali is because company do not dare to release expense more to defray laboring labour at night, but resistance also come from worker of itself to loyalitas to company doing it beside also the existence of importance of is differ from company itself. Suggestion that is Shall be governmental observe and act coherent to company’s doing woman labour, do company have executed protection to woman labour according to code going into effect. This matter is meant to protect woman labour rights of naughty entrepreneur. Government more completing again regulation of employment arranging to hit obligation of entrepreneur employing worker / nocturnal woman labour by enhancing rule of sanction which must be put on entrepreneur which impinge rules exist in regulation, so that worker / laboring woman labour of nighttime feel really protected so that can work comfortably Keyword : Legal protection, Worker of Woman]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN WANPRESTASI SEWA BELI MOBIL MELALUI MAYBANK FINANCE ]]>
<![CDATA[DWI WAHYUNI, NI GST AYU MD MONA]]>
<![CDATA[ JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACT In this process car hire purchase do not can only be conducted with payment Kelly or pay for as a whole, but earn is also conducted by credit or installment through institute defrayal of consumer. Formulation of problem him is: how changing over property him of seller to buyer in agreement of car hire purchase at Maybank Finance? And how car hire purchase legal consequences if happened wanprestasi at Maybank Finance?. Type Research is research of empirical law with approach of legislation and is conceptual. Than result of research can be pulled by the following node : changing over of it property of seller to buyer in agreement of car hire purchase at Maybank Finance in Denpasar is that Agreement hire purchase in installments or installment is to represent agreement of hire purchase of which seller deliver sold goods it however buyer not yet become owner because the delivery before pay totally its price to seller. Property will change over from seller to buyer hand at the time of paid or closing of deferred payment of goods price by buyer. Its legal consequences to car hire purchase if happened wanprestasi at Maybank Finance is expressed of default or negligence incapable of fulfilling its obligation, seller is entitled to take back goods which have been accepted by buyer without rights again to maintaining him. While installment money which have been paid by absolute buyer become property of seller or reckoned as rent money during buyer enjoy or utilize such goods. Its suggestion is to and government of DPR, to guarantee the existence of rule of law which is have justice joint to and protect consumer, up for made by peripheral of legislation concerning agreement of this motor vehicle hire purchase able to be used as by base make agreement and solution of dispute between debitor and creditor. And to consumer shall take a care in making agreement of hire purchase where usually this agreement in form of standard agreement promoted by seller, while consumer only filling what asked in agreement. For that before signing the contract of consumer have to study and understand content of the agreement to avoid happened undesirable things later on day. Keyword : Solving of wanprestasi, car hire purchase]]>
<![CDATA[HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM ADAT WARIS BALI ]]>
<![CDATA[ARSANA, WAYAN MEMO]]>
<![CDATA[ JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Dalam konteks hukum adat, maka bagi seorang dimungkinkan untuk dapat memilih hukum adatnya, sebagai hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kewarisan yang muncul. Sebagai penerus keturunan yaitu penerus hak dan kewajiban dari orang tuanya, anak pada masyarakat Indonesia akan menjadi tumpuan harapan orang tuanya. Juga kewajiban memelihara orang tuanya kelak setelah orang tuanya itu tidak mampu bekerja lagi dan memelihara rumah pekarangan serta tempat ibadah (sanggah/pemerajanserta bangunan suci lainya). Perpindahan mengenai hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya tersebut tidaklah terlepas dari sistem kekeluargaan yang berlaku pada masyarakat Adat tersebut. Di samping anak sah atau anak kandung pada masyarakat Bali juga di kenal adanya anak luar kawin. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Kedudukan Hukum Anak luar Kawin menurut Hukum Waris Adat Bali? 2) Bagaimana Perlindungan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Bali ?. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep PerUndang-Undangan dan pendekatan perbandingan yang ada sebagai normatif. Simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah bahwa kedudukan hukum anak luar kawin menurut Hukum Waris Adat Bali pada intinya anak luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, perlindungan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Bali belum ada diatur, atau sebagian yang belum dianggap sebagai ahli waris dari garis keturunan purusa maupun predana. Kata kunci: hak waris, anak luar kawin, hukum adat waris Bali.  ]]>
